Peradilan Agama serta Hubungannya dengan Mahkamah Agung dan Departemen Agama

  1. Peradilan Agama, Mahkamah Agung dan Departemen Agama

a. Peradilan Agama

Peradilan Agama adalah salah satu dari lingkungan peradilan yang dibawahi oleh Mahkamah Agung. Undang-undang yang mendasari dan mengatur tentang Peradilan Agama ada di dalam UU nomor 7 tahun 1989 namun telah terjadi perubahan undang-undang tentang Peradilan Agama ini yaitu pada UU nomor 3 tahun 2006. Peradilan Agama terbagi lagi menjadi Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Pada mulanya, Peradilan Agama berada di bawah naungan Departemen Agama, namun pada masa orde baru peradilan ini dipindah tangankan kepada Mahkamah Agung.

Meskipun Peradilan Agama ini telah dipindah tangankan dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung, tapi pada kenyataannya hubungan yang terjadi antara Peradilan Agama dengan Mahkamah Agung hanyalah hubungan fungsional bukan hubungan struktural organisatoris. Sedangkan hubungan secara struktural organisatoris masih berada di bawah naungan Departemen Agama.[1]

Kondisi tersebut berjalan cukup lama, hingga pada tanggal 31 Agustus 1999 keluarlah UU nomor 35 tahun 1999 tentang perubahan atas UU nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang mana dalam pasal 11, dinyatakan badan-badan peradilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 1 secara organisatoris administratif dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.[2] Dengan begitu Peradilan Agama telah secara utuh berada di bawah naungan Mahkamah Agung.

Berbicara tentang kewenangan, setiap peradilan memiliki kewenangan relative dan absolute, begitu pula pada Peradilan Agama. Yang dimaksud dengan kewenangan relative disini ialah kekuasaan peradilan yang satu jenis dan satu tingkatan. Contohnya ialah apabila penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama mana saja diperbolehkan, dan pengadilan tersebut masing-masing boleh memeriksa dan mengadili perkaranya sepanjang tidak ada ekspesi (keberatan) dari pihak lawannya. Juga boleh saja si penggugat dan tergugat memilih untuk berperkara di muka Pengadilan Agama mana saja yang mereka sepakati.[3]

Sedangkan untuk kewenangan absolute adalah kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan. Sebagai contoh ialah, Pengadilan Agama berkuasa atas keputusan dalam gugat menggugat cerai bagi yang beragama islam, maka bagi yang selain beragama islam menjadi kekuasaan Peradilan Umum. Pengadilan Agamalah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, tidak boleh langsung berperkara ke Pengadilan Tinggi Agama atau di Mahkamah Agung.

b. Mahkamah

 Agung

Mahkamah agung adalah Lembaga Tinggi Negara sebagaimana dimaksudkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1978 dan seperti yang dinyatakan dalam UU nomor 14 tahun 1970 pasal 10 ayat 2 yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung adalah pengadilan Negara tertinggi dari semua Lingkungan Peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh Pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Selanjutnya, dalam penjelasan pasal 10 ayat 3 dikatakan pula bahwa Mahkamah Agung merupakan peradilan tingkat terakhir (kasasi) bagi semua lingkungan peradilan.

Tugas dan fungsi Mahkamah Agung sebagai berikut:

  1. Peradilan
  • Sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara RI diterapkan secara adil, tepat dan benar.
  • Disamping tugasnya sebagai Pengadilan Kasasi, Mahkamah Agung berwenang memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir

a) semua sengketa tentang kewenangan mengadili.

b) permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 28, 29,30,33 dan 34 Undang-undang Mahkamah Agung No. 14 Tahun 1985)

c) semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang Republik Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku (Pasal 33 dan Pasal 78 Undang-undang Mahkamah Agung No 14 Tahun 1985)

  • Erat kaitannya dengan fungsi peradilan ialah hak uji materiil, yaitu wewenang menguji/menilai secara materiil peraturan perundangan dibawah Undang-undang tentang hal apakah suatu peraturan ditinjau dari isinya (materinya) bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi (Pasal 31 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).

2. Pengawasan

Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan dengan tujuan agar peradilan yang dilakukan Pengadilan-pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar dengan berpedoman pada azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara (Pasal 4 dan Pasal 10 Undang-undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Nomor 14 Tahun 1970).

Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan:

  • terhadap pekerjaan Pengadilan dan tingkah laku para Hakim dan perbuatan Pejabat Pengadilan dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok Kekuasaan Kehakiman, yakni dalam hal menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, dan meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan serta memberi peringatan, teguran dan petunjuk yang diperlukan tanpa mengurangi kebebasan Hakim (Pasal 32 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).
  • Terhadap Penasehat Hukum dan Notaris sepanjang yang menyangkut peradilan (Pasal 36 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).

4. Pengaturan

Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan (Pasal 27 Undang-undang No.14 Tahun 1970, Pasal 79 Undang-undang No.14 Tahun 1985).

Mahkamah Agung dapat membuat peraturan acara sendiri bilamana dianggap perlu untuk mencukupi hukum acara yang sudah diatur Undang-undang.

5. Nasihat

Mahkamah Agung memberikan nasihat-nasihat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada Lembaga Tinggi Negara lain (Pasal 37 Undang-undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985). Mahkamah Agung memberikan nasihat kepada Presiden selaku Kepala Negara dalam rangka pemberian atau penolakan grasi (Pasal 35 Undang-undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985). Selanjutnya Perubahan Pertama Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 14 Ayat (1), Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden selaku Kepala Negara selain grasi juga rehabilitasi. Namun demikian, dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai rehabilitasi sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaannya.

Mahkamah Agung berwenang meminta keterangan dari dan memberi petunjuk kepada pengadilan disemua lingkunga peradilan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 25 Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. (Pasal 38 Undang-undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung).

6. Administratif

Badan-badan Peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara) sebagaimana dimaksud Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang No.14 Tahun 1970 secara organisatoris, administrative dan finansial sampai saat ini masih berada dibawah Departemen yang bersangkutan, walaupun menurut Pasal 11 (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 sudah dialihkan dibawah kekuasaan Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung berwenang mengatur tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan Pengadilan (Undang-undang No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman).

7. Lain-lain

Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, berdasar Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 serta Pasal 38 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985, Mahkamah Agung dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan Undang-undang.

3. Departemen Agama

Departemen Agama adalah salah satu dari lembaga Pemerintah yang tugasnya mengurusi tentang keagamaan dan khususnya disini ialah agama Islam. Menteri Agama adalah yang memimpin atau yang mengetuai departemen ini. Sehubungan dengan Peradilan Agama, Departemen Agama adalah yang bertanggung jawab atas Peradilan Agama dulunya, sebelum dikeluarkannya undang-undang tentang pokok kekuasaan kehakiman no. 14 tahun 1970, yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung adalah sebagai Pengadilan Tertinggi yang meliputi pengadilan-pengadilan dalam lingkungan peradilan, dan salah satunya ialah Peradilan Agama.

Dalam UU nomor 14 tahun 1970 tersebut terdapat ketetapan penting yang menyatakan bahwa hakim-hakim atau pengadilan administratif berada di bawah masing-masing departemen.[4] Namun, ketetapan undang-undang tersebut diperbaharui pada UU nomor 35 tahun 1999 yang menyebutkan tentang pengalihan organisasi, administrasi dan financial dari badan-badan peradilan yang semula berada di bawah kekuasaan masing-masing departemen yang bersangkutan menjadi berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.[5]

2. Hubungan Peradilan Agama Dengan Mahkamah Agung dan Departemen Agama 

a. Hubungan Peradilan Agama dengan Mahkamah Agung dan Departemen Agama Sebelum Lahirnya UU no. 35 Tahun 1999 dan UU no. tahun 2004.

Sebelum Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahkan sebelum dikeluarkannya UU No. 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan-Kekuasaan Pokok Kehakiman, ketika itu yang berlaku adalah Undang-Undang No. 14 Tahun 1970. Pasal 10 ayat 1-nya yang menyatakan menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan (a) Peradilan Umum; (b) Peradilan Agama; (c) Peradilan Militer; (d) Peradilan Tata Usaha Negara.

Adapun mengenai proses penyelengaraan peradilan (lingkungan Peradilan Agama) yang terkait langsung dengan Mahkamah Agung adalah mengenai upaya hukum kasasi. Tentang kasasi dinyatakan dalam Pasal 20 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa:

Atas putusan pengadilan dalam tingkat banding dapat dimintakan kasasi kepada pihak Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang berkepentingan yang diatur dalam undang-undang ”.

Ketentuan undang-undang inilah yang dipegang Departemen Agama c.q. Ditbinbapera dengan edaran No. DIV/Ed/1989/1978 tanggal 01 mei 1978, tetap mempertahankan bahwa dilingkungan peradilan agama putusan tingkat banding adalah putusan akhir, artinya di lingkungan Peradilan Agama tidak ada kasasi karena undang-undang untuk itu belum diterbitkan/belum lahir. Sedang dipihak Mahakamah Agung berpendapat bahwa hal-hal dilapangan yang berkaitan dengan hukum acara, yang kalau dirasakan kebutuhannya, Mahkamah Agung berwenang mengaturnya yang selama ini diberi bentuk peratuan-peraturan Mahkamah Agung. Dasar kewenangan ini adalah Pasal 131 Undang-Undang No. 1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung.

Pihak Mahkamah Agung tetap bersikukuh tanpa Undang-Undang yang dikehendaki oleh Pasal 20 UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, kasasi bisa dijalankan dengan peraturan Mahkamah Agung. Sebagai tindak lanjut pendirian tersebut, Mahakamah Agung pada tanggal 26 November 1977 mengeluarkan peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1977 tentang jalan pengadilan dalam pemeriksaan kasasi dalam perkara perdata dan perkara pidana oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Militer.

Dan pada hari yang sama yakni 26 November 1977, Mahkamah Agung mengeluarkan edaran no. 4 tahun 1977, perihal pelaksanaan jalan pengadilan pemeriksaan kasasi dalam perkara perdata dan pidana di Peradilan Agama dan Peradilan Militer. Maka dengan keluarnya peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1977 permohonan kasasi dari pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama dan Peradilan militer sudah dapat diajukan kepada Mahkamah Agung untuk dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

Sehingga Departemen Agama c.q. Ditbinbapera pada tanggal 26 Juni 1977 mengeluarkan edaran No. EV/Ed/1966/1979 yang isinya mencabut edaran No. DIV/Ed/1989/1978 tanggal 01 Mei 1978. Edaran EV/Ed/1966/1979 ini berisi 9 poin. Dari 9 poin ini menjelaskan bahwa edaran ini mencabut edaran 01 Mei 1978 dan selanjutnya dalam menangani perkara kasasi dikirim ke Mahakamah Agung.

Sejak inilah upaya hukum terakhir bagi para pihak yang mohon keadilan dilanjutkan ke Mahkamah Agung. Sejak terbukanya pintu kasasi dari perkara-perkara Peradilan Agama tersebut, maka menurut pakar hakim semakin tampak keluar, bahwa lembaga Peradilan Agama adalah lembaga yang setaraf dengan pengadilan-pengadilan lain, yang semua lingkungan peradilan tersebut adalah pemegang kekuasaan kehakiman menurut UUD 1945.

Setelah kasasi dijalankan sebagaimana layaknya, maka pembinaan hubungan Departemen Agama dan Mahkamah Agung mengambil bentuk kongkrit (dengan Direktur Peradilan Agama yang baru), dalam bentuk raker.

Langkah I yang diadakan adalah rapat kerja bersama, rapat kerja bersama ini yang pertama kalinya dalam sejarah Peradilan Agama di Indonesia yang dihadiri oleh pihak Mahkamah Agung, Departemen Agama dan Pengadilan Tinggi Agama se-Indonesia yang dilakasanakan pada tanngal 29 Mei 1981. Rapat merekomendasikan diprioritaskannya penyusunan RUU-PA. Rekomendasi serupa diulang pada rapat kerja bersama II (19-20 Juni 1982). Tetapi kedua rekomendasi tersebut belum teralisasikan. Baru pada tahun 1982, dengan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : G-164-PR-09.03 Tahun 1982 dibentuk Panitia/ Tim Pembahasan Agama dan penyusunan RUU tentang acara Peradilan Agama dan Panitia Interdepartemental Penyusunan RUU tentang acara Peradilan Agama. Atas biaya Menteri Agama, dibentuk pula Tim Pembahasan dan Penyusunan RUU tentang Susunan dan Kekuasaan Badan Peradilan Agama.     Setelah melalui proses dan pertimbangan, akhirnya pekerjaan kedua tim itulah diajukan oleh Pemerintah kepada DPR sebagai RUU PA. Anehnya meskipun RUU PA itu jelas-jelas merupakan pelaksanaan Pasal 10 dan 12 UU No. 14 Tahun 1970, reaksi menentang RUU PA demikian deras dengan berbagai alasan. Akhirnya berkat pengertian dan perjuangan semua pihak, RUU PA disahkan menjadi Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.[6]

b. Hubungan Peradilan Agama dengan Mahakamah Agung dan Departemen Agama Sesudah Lahirnya UU No. 35 Tahun 1999 dan UU No. 4 Tahun 2004

Pada tanggal 31 Agustus 1999 keluarlah Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Dalam perubahan ini menentukan mengenai: pertama, badan-badan Peradilan Agama secara oraganisatoris, administratif, dan finansial berada dibawah kekuasaan Mahakamah Agung. Ini berarti Kekuasaan Departemen Agama terhadap Peradilan Agama dalam bidang-bidang tersebut, yang sudah berjalan semenjak proklamasi, akan beralih ke Mahkamah Agung.

Kedua, pengalihan organisasi, administasi, dan finansial dari lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara ke Mahakamah Agung dan ketentuan pengalihan untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur lebih lanjut dengan undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing serta dilaksanakan secara bertahap selama lima tahun. Sedangkan Peradilan Agama waktunya tidak ditentukan.

Ketiga, ketentuan mengenai tata cara pengadilan secara bertahap tersebut ditentukan dengan keputusan presiden.

Kemudian pada tanggal 15 Januari 2004 keluarlah Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, yang menambah satu lingkungan peradilan lagi, yakni Mahkamah Konstitusi.[7] Sedang mengenai waktu pengalihannya, yang berkaitan dengan organisasi, adminsitrasi, dan finansial di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara ke Mahakamah Agung, diatur dengan Keputusan Presiden RI No. 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradailan Militer dan Peradilan Agama ke Mahakamah Agung, tanggal 23 Maret 2004.

Jadi mulai 30 juni 2004 sesuai dengan bunyi kepres tersebut pada pasal 2 menyatakan bahwa organisasi, administrasi, dan finansial pada Direktorat Peradilan Agama Departemen Agama, Pengadilan Tinggi Agama/ Mahkamah syariah Provinsi, Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah dialihkan dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung.

Dengan beralihnya Peradilan Agama ke Mahkamah Agung maka jika semula Peradilan Agama terkait dengan Mahkamah Agung karena pembinaan teknis yuridis saja, sedang hubungannya dengan Departemen Agama karena pembinaan adminstrasi, organisasi dan finansial, kini semuanya telah beralih ke Mahkamah Agung. Jadi, secara teknis Peradilan Agama tidak terkait lagi dengan Departemen Agama walau dalam catatan sejarah tetap terukir bahwa Peradilan Agama dilahirkan dari Induknya yakni Departemen Agama RI.

[1]J.R. Chaniago, dkk, Lembaga Tinggi Negara, (Jakarta: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan), 1987, hal. 29

[2]A. Basiq Djalil, Peradilan Agama Di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 2006, hal. 105

[3]HIR pasal 118 ayat 4

[4]Oemar Seno Adji, Peradilan Bebas Negara Hukum, Cet. 2, (Jakarta: Erlangga), 1985, hal. 180

[5]A. Basiq Djalil, Peradilan Agama Di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 2006, hal. 256

[6]Asep Ridwan H, S.Hi, M.Ag, “Kompetensi Peradilan Agama Setelah Kemerdekaan RI”, http://pa-kalianda.go.id/gallery/artikel/192-kompetensi-peradilan-agama-setelah-kemerdekaan-ri.pdf. diakses 14 Maret 2016

[7]UU No. 4 tahun 2004 pasal 10 ayat 1.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s